
Pada tanggal 25 Februari, keberhasilan AP2HI dalam memperoleh sertifikasi MSC mendapatkan apresiasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, dalam sebuah pertemuan yang diadakan di ruang rapat MKP pada hari Kamis lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sakti menyampaikan bahwa keberhasilan AP2HI harus dipertahankan agar ikan yang ditangkap oleh anggota AP2HI tetap dapat dilacak (traceable) dan memiliki kualitas yang baik.
Persaingan antar alat tangkap dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya perlu diatur dengan baik. Oleh karena itu, dalam pertemuan tersebut, AP2HI dan MKP membahas beberapa hal terkait Strategi Penangkapan (Harvest Strategy/HS) dan Aturan Pengendalian Penangkapan (Harvest Control Rules/HCR) untuk perikanan Tuna dan Cakalang (Skipjack).

Pada kesempatan yang sama, Ibu Janti, Ketua AP2HI, menjelaskan bahwa sektor perikanan merupakan kontributor penting bagi ketahanan pangan nasional dan lapangan kerja di Indonesia. Penelitian terkini menempatkan Indonesia sebagai negara kedelapan paling bergantung pada ikan di dunia, dilihat dari ketergantungan pada ikan sebagai sumber protein hewani.
Ibu Janti juga menyatakan bahwa nelayan skala kecil merupakan komunitas yang sangat BESAR dan SIGNIFIKAN sehingga tidak bisa diabaikan.
“Jika tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi masalah, tetapi jika dikelola dengan baik, ini akan menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di komunitas pesisir,” ujarnya.
Selain itu, Ibu Janti menyampaikan bahwa 5% dari total konsumsi tuna dunia berasal dari metode Pole and Line, dan permintaan produk tuna metode ini diperkirakan akan meningkat di pasar-pasar utama yang menjadi prioritas.
Dengan keberhasilan AP2HI meraih sertifikasi MSC, diharapkan perikanan bersertifikat di Indonesia dapat memperoleh berbagai manfaat sosial-ekonomi, termasuk peningkatan pendapatan, kemitraan yang lebih menguntungkan, serta kerjasama yang baik dengan pemerintah.
Baca selengkapnya:
https://www.ap2hi.org/2021/03/05/ap2hi-received-appreciation-from-the-minister-of-marine-affairs-and-fisheries/